Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dalam memimpin sidang rutin Dewan Negara kemarin (20/2) menuntut bahwa dalam penyusunan undang-undang dan peraturan terkait perusahaan serta dokumen terkait harus mendengar pendapat perusahaan serta asosiasi atau kamar dagang, agar kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan realitas dan kehendak umum. Sidang memutuskan untuk sekali lagi membatalkan sejumlah pengizinan administratif, menerapkan reformasi nasional atas sistem pengesahan proyek pembangunan, meningkatkan kualitas dan mendorong perluasan permintaan domestik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
