Dewan Perwakilan Rakyat AS pada 7 Mei lalu menerima baik apa yang disebut “resolusi komitmen AS atas pelaksanaan UU Hubungan dengan Taiwan atau TRA. Tindakan AS tersebut dinilai Tiongkok sebagai aksi politik yang secara kasar mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, dan dimaksudkan untuk membendung perkembangan damai Tiongkok.
Pada 1 Januari 1979, yakni pada masa pemerintahan Jimmy Carter, Tiongkok dan AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik penuh. Tahun ini bertepatan peringatan 40 tahun penggalangan hubungan diplomatik Tiongkok-AS. Jimmy Carter dalam wawancaranya dengan harian The Washington Post memperingatkan, saat ini hubungan kedua negara berada pada periode sensitif, kesalahpahaman dan salah perhitungan apa pun yang terjadi berpotensi menimbulkan “malapetaka global”. Para negarawan di Kongres AS harus menyadari bahwa intriknya untuk menggunakan masalah Taiwan guna membendung perkembangan Tiongkok pasti akan menemui jalan buntu dan sia-sia belaka karena mereka sudah melakukan tiga kesalahan serius.
Pertama, secara tuntas merugikan fondasi perkembangan hubungan Tiongkok-AS. Sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar dan kekuatan politik penting di dunia, hubungan Tiongkok-AS yang bedasar kokoh akan menyediakan jaminan kuat bagi dunia yang stabil. Dasar hubungan Tiongkok-AS sudah ditegaskan dalam Tiga Komunike Tiongkok-AS, yakni di dunia ini hanya ada satu Tiongkok, Daratan dan Taiwan termasuk satu Tiongkok, dan RRT adalah satu-satunya pemerintah sah Tiongkok. DPR AS yang sengaja meningkatkan UU Hubungan dengan Taiwan menjadi UU Komitmen kepada Taiwan bermaksud memperlakukan Taiwan sebagai negara berdaulat, yang sama sekali bertentangan dengan prinsip satu Tiongkok, dan secara serius merugikan patokan hukum internasional.
Kesalahan kedua adalah masalah Taiwan digunakan untuk mencoba bottom line Tiongkok. Pada saat hubungan Tiongkok-AS mengalami kesulitan, masalah Taiwan selalu digunakan AS untuk tawar menawar dengan Tiongkok. Akan tetapi, masalah Taiwan tak pernah, dan juga mutlak bukanlah alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam hubungan Tiongkok-AS. Sebabnya ialah, masalah Taiwan adalah urusan intern Tiongkok, yang menyangkut kepentingan negara, serta martabat dan perasaan rakyat Tiongkok. Masalah itu tidak boleh diintervensi oleh kekuatan asing mana pun, lebih-lebih tidak boleh ditawar menawar.
Partai Progresif yang berasas tujuan mewujudkan “kemerdekaan Taiwan” mengalami kegagalan mutlak dalam pemilihan umum di daerah Taiwan, sehingga berprospek muram dalam pemilihan pemimpin Taiwan tahun depan. DPR AS yang menerima baik UU Komitmen kepada Taiwan pada saat ini justru untuk menyelamatkan kekuatan “Taiwan Merdeka”, sehingga akan membahayakan perdamaian kawasan bahkan dunia.
Pada April lalu, Presiden AS Donald Trump berbicara dengan mantan Presiden Jimmy Carter via telepon, meminta pendapat bagaimana menangani hubungan AS dengan Tiongkok. Dilaporkan, salah satu usul dari Jimmy Carter adalah “jangan terlibat perang dengan Tiongkok”. Jika para negarawan AS ingin menembus bottom line Tiongkok dalam masalah Taiwan, atau berani mengirim kapal militer ke Taiwan, maka hal itu sama dengan mendorong Daratan menyatukan tanah airnya.
Presiden Tiongkok Xi Jinping berkali-kali menegaskan bahwa Tiongkok mendukung diadakannya koordinasi dan kerja sama antar negara besar, agar dapat hidup berdampingan secara rukun, tidak berkonfrontasi, saling menghormati dan menang bersama. Tiongkok berharap hubungan Tiongkok-AS dapat terus berkembang dengan di atas dasar prinsip koordinasi dan kerja sama. Hal ini tidak boleh berubah. Para negarawan AS diimbau agar tidak meremehkan tekad orang Tiongkok dalam masalah Taiwan.
