Juru bicara dan Penasihat Hukum Presiden Filipina, Salvador Panelo, hari Selasa kemarin (16/7) dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan menyatakan, Presiden Rodrigo Duterte sedang “mempertimbangkan” pemutusan hubungan diplomatik dengan Islandia.
Pertemuan reguler ke-41 Dewan HAM PBB diadakan pada tanggal 24 Juni hingga 12 Juli di Jenewa. Pada tanggal 11 Juli lalu, telah diluluskan sebuah rancangan resolusi yang diserahkan oleh beberapa negara termasuk Islandia, dan Kantor HAM PBB diminta untuk menyerahkan sebuah laporan menyeluruh mengenai masalah HAM Filipina pada bulan Juni tahun depan. Delapan belas negara dari Dewan HAM PBB memberikan suara setuju, 14 negara memberikan suara menentang, dan 15 negara lainnya memberikan suara abstain.
Panelo menyatakan, Presiden Duterte menganggap resolusi tersebut berdasarkan informasi yang salah, fakta dan angkanya belum diverifikasi, sehingga bersifat berat sebelah dan berkecenderungan, sangat sempit dan bermaksud buruk.
Panelo menambahkan, meskipun resolusi ini tidak bersifat mengikat, Filipina perlu menanggapinya, karena ini ternyata merupakan semacam pelanggaran dari Islandia. Ia juga menyatakan, separo lebih anggota dari 47 anggota Dewan HAM PBB tidak mendukung resolusi ini, maka sebenarnya resolusi ini tidaklah penting
