Dalam diskusi khusus tahunan masalah langkah paksaan unilateral dan masalah HAM sidang ke-42 Dewan HAM PBB hari Kamis kemarin (12/9), para peserta mengecam sanksi unilateral negara-negara Barat dan menekankan bahwa itu melanggar Piagam PBB, merugikan keadilan internasional dan merupakan hukuman kolektif terhadap rakyat negara yang disanksikan.
Wakil Tiongkok menunjukkan, sejumlah kecil negara menerapkan politik kekuatan, dengan sembarangan mengambil langkah paksaan unilateral, dengan sewenang-wenang mengadakan perbuatan bullying terhadap negara-negara lain antara lain blockade ekonomi dan sanksi moneter, bahkan mengancam dan menggertak negara ketika yang melakukan kontak normal dengan negara-negara terkait, dengan tak segan-segan menggencet negara lain dengan memanfaatkan mesin negara dan langkah administrative, dengan serius menghambat negara lain mendorong dan melindungi HAM berdasarkan kebutuhan rakyatnnya sendiri, dan semua ini patut diwaspadai masyarakat internasional. Tiongkok dengan tegas menentang segala langkah paksaan unilateral dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun, sementara mendesak negara-negara tgerkait dengan segera menghentikan tindakan hegemonis.
Sekitar 50 negara dan organisasi non-pemerintah dalam pidatonya mengkritik negara-negara Barat antara lain AS dengan sewenang-wenang mengenakan sanksi unilateral.
