Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong sudah resmi dilaksanakan. Para tokoh manca negara menyatakan, pelaksanaan UU Keamanan Nasional Hong Kong adalah tindakan yang adil, bermakna signifikan bagi kemakmuran, kestabilan dan ketenteraman Hong Kong dalam jangka waktu panjang.
Wakil Rektor Universtitas Ekonomi Plekhanov Rusia, Sergei Markov:
Rakyat Rusia pada umumnya mendukung Tiongkok dalam menyusun UU Keamanan Nasional Hong Kong, dan berpendapat inilah tindakan tegas yang bermanfaat untuk memelihara kedaulatan negara, dan memelihara hubungan antar pedalaman dengan Hong Kong. Tindakan Tiongkok tersebut legal, masuk akal dan sesuai dengan kenyataan, patut didukung oleh masyarakat internasional.
Direktur Pusat Studi Tiongkok Nigeria, Charles Onunaiju:
Sejumlah negara asing selalu ingin mengacaukan Hong Kong. Menurutnya, pendorongan proses legislasi keamanan nasional Hong Kong oleh Tiongkok telah menunjukkan pandangan yang jauh dan tanggung jawab yang kuat terhadap Hong Kong.
Ketua Asosiasi Promosi Jalur Sutra Baru Italia, Francesco Maringio:
Meluluskan dan melaksanakan UU Keamanan Nasional Hong Kong merupakan langkah yang sangat penting bagi Tiongkok, dan mencerminkan tekad Tiongkok untuk memelihara keutuhan wilayah negaranya sendiri. Menindak kegiatan terorisme dan separatisme, serta tindakan kejahatan kekuatan eksternal yang mengancam keamanan nasional adalah garis batas prinsip.
Tokoh-tokoh manca negara menyatakan, penyusunan UU Keamanan Nasional Hong Kong adalah tindakan adil Tiongkok untuk memelihara kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan negaranya, negara lain tidak berhak untuk campur tangan.
Mantan Anggota Parlemen Inggris, George Galloway:
Masalah hukum yang terjadi dalam wilayah Tiongkok sepenuhnya adalah urusan dalam negeri Tiongkok, negara lain tidak boleh campur tangan. UU Keamanan Nasional Hong Kong harus dilaksanakan lebih awal. Tahun lalu, Hong Kong mengalami kerusuhan, negara manapun termasuk Amerika Serikat, tidak ingin negaranya sendiri mengalami keadaan yang serupa. AS pernah menyusun UU untuk menghukum pembakar bendera, tapi pihaknya malah mendesak warga Hong Kong untuk membakar bendera nasional Tiongkok, ini sepenuhnya merupakan standar ganda銆 /p>
Akademisi Hubungan Internasional Universitas State San Paulo, Marcos Pires:
AS berniat membendung Tiongkok dengan alasan Hong Kong, tindakan yang diambil pemerintah Tiongkok bertujuan menghindari kerugian kestabilan kawasan. Tentu saja Tiongkok berhak dan berakhlak melindungi keutuhan wilayahnya sendiri.
