Dewan HAM PBB menggelar sidang ke-45 pada 16 dan 17 September lalu untuk membahas hak pembangunan. Negara-negara berkembang umumnya mengimbau masyarakat internasional mengintensifkan implementasi hak pembangunan, dan meminta Dewan HAM meningkatkan pemasokan di bidang hak pembangunan.
Wakil dari Tiongkok menunjukkan, saat ini dunia terus diganggu oleh unilateralisme dan proteksionisme yang kian meningkat, sehingga hak pembangunan di lingkup global masih belum mencapai taraf yang direncanakan. Pandemi COVID-19 telah memberikan imbas serius bagi perkembangan ekonomi dan sosial global, secara serius mempengaruhi keterlaksanaan hak pembangunan di berbagai negara. Masyarakat internasional diimbau benar-benar melaksanakan Agenda Program Aksi Addis Ababa, negara-negara maju seharusnya menunaikan komitmennya tentang pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang tanpa menyertai syarat politik, serta menjaga multilateralisme dan sistem perdagangan multilateral.
Wakil Tiongkok menyatakan, kebahagiaan rakyat adalah hak asasi manusia yang terbesar. Tiongkok mengimbau masyarakat internasional berpedoman pada Deklarasi PBB tentang Hak Pembangunan, berorientasi pada rakyat, berpegang teguh pada pedoman pembangunan yang inovatif, koordinatif, hijau, terbuka dan inklusif, berusaha mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 guna merealisasi hak pembangunan.
